ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan   makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus   dalam tingkat ketatanegaraan dan pera...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba i
Format: Article
Language:English
Published: Magister Hukum Universitas Semarang 2021-12-01
Series:Jurnal USM Law Review
Subjects:
Campur Tangan
Contempt of Court
Larangan
Kebijakan Hukum Pidana
Online Access:https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4188
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4188

Similar Items