Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review

Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan men...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Ahmad Fatkul Fikri, Adnan Handaru Anpio Tikoto, Afrianto Afrianto
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2025-03-01
Series:Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
Subjects:
Online Access:https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/24088
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1849426045207314432
author Ahmad Fatkul Fikri
Adnan Handaru Anpio Tikoto
Afrianto Afrianto
author_facet Ahmad Fatkul Fikri
Adnan Handaru Anpio Tikoto
Afrianto Afrianto
author_sort Ahmad Fatkul Fikri
collection DOAJ
description Masa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.
format Article
id doaj-art-fee0350ce75f47e7ae15e8a88875e7e7
institution Kabale University
issn 2720-9393
language English
publishDate 2025-03-01
publisher Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
record_format Article
series Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
spelling doaj-art-fee0350ce75f47e7ae15e8a88875e7e72025-08-20T03:29:34ZengUniversitas Muhammadiyah YogyakartaJurnal Pemerintahan dan Kebijakan2720-93932025-03-01629210610.18196/jpk.v6i2.2408819921Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur ReviewAhmad Fatkul Fikri0Adnan Handaru Anpio Tikoto1Afrianto Afrianto2Badan Nasional Penanggulangan BencanaKementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaUniversitas Mega Buana PalopoMasa reformasi yang melengserkan pemerintahan Soeharto yang memerintah sepanjang 32 tahun menjadi titik balik dari sistem pemerintahan Indonesia. Era reformasi mendorong masyarakat memilih pemimpinan daerah secara demokratis. Pada kenyataannya, Pilkada secara langsung dan desentralisasi berjalan menimbulkan masalah. Salah satu masalah mendasar yaitu hubungan disharmonisasi kepala daerah dan wakinya. Riset ini bertujuan menganalisis penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakilnya serta menganalisis reposisi wakil kepala daerah di Indonesia. Riset ini menggunakan teknik kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka. Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah, berita, dan majalah online dari 2003-2023. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis mengikuti pedoman Miles et al. (2014) yaitu, pengumpulan, kondensasi, aplikasi, dan verifikasi atau kesimpulan. Riset ini menghasilkan disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya disebabkan oleh kepentingan politik, pembagian kewenangan yang tidak adil, dorongan elit, dan perbedaan idealisme. Dampak yang ditimbulkan yaitu instabilitas politik yang pada akhirnya menghambat pembangunan di daerah, perpecahan aparatur pemerintah, diskriminasi pelayanan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Upaya yang dilakukan untuk menghilangkan disharmonisasi tersebut yaitu pertama, penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah, kedua memilih Wakil Kepala Daerah dari kalangan birokrat oleh Kepala Daerah setelah dilantik.https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/24088disharmonisasikepala daerahwakil kepala daerah
spellingShingle Ahmad Fatkul Fikri
Adnan Handaru Anpio Tikoto
Afrianto Afrianto
Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan
disharmonisasi
kepala daerah
wakil kepala daerah
title Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
title_full Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
title_fullStr Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
title_full_unstemmed Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
title_short Disharmonisasi Kepala Daerah dan Wakilnya di Indonesia: Literatur Review
title_sort disharmonisasi kepala daerah dan wakilnya di indonesia literatur review
topic disharmonisasi
kepala daerah
wakil kepala daerah
url https://journal.umy.ac.id/index.php/jpk/article/view/24088
work_keys_str_mv AT ahmadfatkulfikri disharmonisasikepaladaerahdanwakilnyadiindonesialiteraturreview
AT adnanhandaruanpiotikoto disharmonisasikepaladaerahdanwakilnyadiindonesialiteraturreview
AT afriantoafrianto disharmonisasikepaladaerahdanwakilnyadiindonesialiteraturreview