Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	Retni Wiharti, Iman Santoso
Format:	Article
Language:	English
Published:	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2024-08-01
Series:	IBLAM Law Review
Subjects:	tindak pidana narkotika sanksi pidana pertimbangan hakim
Online Access:	https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/479
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1850258792464252928
author	Retni Wiharti Iman Santoso
author_facet	Retni Wiharti Iman Santoso
author_sort	Retni Wiharti
collection	DOAJ
description	Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst?. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum materiil dalam perkara tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor Putusan 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst terdakwa diduga atas dakwaan terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdakwa dalam penerapannya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal tersebut menurut penulis seharusnya hakim dalam menjatuhi hukuman bisa lebih maksimal agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.
format	Article
id	doaj-art-ed8b73ca1aba42ef8989c25b0fef3b9b
institution	OA Journals
issn	2775-4146 2775-3174
language	English
publishDate	2024-08-01
publisher	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
record_format	Article
series	IBLAM Law Review
spelling	doaj-art-ed8b73ca1aba42ef8989c25b0fef3b9b2025-08-20T01:56:01ZengSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMIBLAM Law Review2775-41462775-31742024-08-014310.52249/ilr.v4i3.479Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).Retni Wiharti0Iman Santoso1Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Jakarta Pusat dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst?. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum materiil dalam perkara tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor Putusan 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst terdakwa diduga atas dakwaan terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdakwa dalam penerapannya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal tersebut diatas. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Hal tersebut menurut penulis seharusnya hakim dalam menjatuhi hukuman bisa lebih maksimal agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/479tindak pidana narkotikasanksi pidanapertimbangan hakim
spellingShingle	Retni Wiharti Iman Santoso Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst). IBLAM Law Review tindak pidana narkotika sanksi pidana pertimbangan hakim
title	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).
title_full	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).
title_fullStr	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).
title_full_unstemmed	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).
title_short	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).
title_sort	pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan i studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor 61 pid sus 2023 pn jkt pst
topic	tindak pidana narkotika sanksi pidana pertimbangan hakim
url	https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/479
work_keys_str_mv	AT retniwiharti pertanggungjawabanpidanabagipelakutindakpidanasebagaiperantaradalamjualbelinarkotikagolonganistudikasusputusanpengadilannegerijakartapusatnomor61pidsus2023pnjktpst AT imansantoso pertanggungjawabanpidanabagipelakutindakpidanasebagaiperantaradalamjualbelinarkotikagolonganistudikasusputusanpengadilannegerijakartapusatnomor61pidsus2023pnjktpst

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN.Jkt Pst).

Similar Items