Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menun...
Saved in:
| Main Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Negeri Yogyakarta
2018-10-01
|
| Series: | Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20647 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849471328528105472 |
|---|---|
| author | Halili Halili Sri Hartini Iqbal Arpannudin |
| author_facet | Halili Halili Sri Hartini Iqbal Arpannudin |
| author_sort | Halili Halili |
| collection | DOAJ |
| description | Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menunjukkan, pertama, MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (dismissal process). Kedua, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa pilkada oleh MK tidak secara serta merta in line dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK, yaitu; 1) tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan 2) ambang persentase selisih hasil suara dalam sengketa pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%.
--------------------------------------------------------
The performance of the Constitutional Court in realizing electoral justice in simultaneous regional elections in 2017
This article aims to describe the enforcement of procedural and substantive justice in the 2017 regional head election dispute court by the Republic of Indonesia Constitutional Court (MK). The approach used is qualitative with the content analysis method. The results of the analysis show, first, the Court is fully consistent in making the article regarding the deadline for submitting applications and legal status of the applicant as a test stone regarding whether or not an application can be accepted in a 2017 election dispute case. It is as a result of the dismissal process. Second, the enforcement of procedural justice in the election dispute court by the Constitutional Court is not necessarily in line with the realization of substantive electoral justice. There is a tendency that the decision dismissal carried out by the Constitutional Court tends to ignore substantive justice. There are two things that have the potential to make the procedure of proceedings unable to realize substantive justice in the Pilkada dispute trial process in the Constitutional Court, namely; 1) deadlines that deviate the principle of nunc pro tunc and 2) the threshold of the percentage of the difference in vote results in the election dispute, which is not more than 0.5%, 1%, 1.5% or 2%. |
| format | Article |
| id | doaj-art-ea98c168aba64bdc8df2cf3620804e93 |
| institution | Kabale University |
| issn | 1829-5789 2541-1918 |
| language | English |
| publishDate | 2018-10-01 |
| publisher | Universitas Negeri Yogyakarta |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan |
| spelling | doaj-art-ea98c168aba64bdc8df2cf3620804e932025-08-20T03:24:52ZengUniversitas Negeri YogyakartaJurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan1829-57892541-19182018-10-0115211111910.21831/jc.v15i2.2064711023Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017Halili Halili0Sri Hartini1Iqbal Arpannudin2Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta, YogyakartaJurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri YogyakartaJurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri YogyakartaArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan keadilan prosedural dan substantif dalam peradilan sengketa pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Hasil analisis menunjukkan, pertama, MK sepenuhnya konsisten untuk menjadikan pasal mengenai tenggat waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum pemohon sebagai batu uji mengenai dapat diterima atau tidaknya sebuah permohonan dalam perkara sengketa pilkada 2017. Hal itu sebagai dampak dari diadopsinya proses dismissal (dismissal process). Kedua, penegakan keadilan prosedural dalam peradilan sengketa pilkada oleh MK tidak secara serta merta in line dengan perwujudan keadilan elektoral yang bersifat substantif. Ada kecenderungan bahwa putusan dismissal yang dilakukan oleh MK cenderung mengabaikan keadilan substantif. Ada dua hal yang potensial membuat prosedur beracara tidak dapat mewujudkan keadilan substantif dalam proses peradilan sengketa Pilkada di MK, yaitu; 1) tenggat waktu yang menyimpang asas nunc pro tunc dan 2) ambang persentase selisih hasil suara dalam sengketa pilkada, yaitu tidak lebih dari 0,5%, 1%, 1,5% atau 2%. -------------------------------------------------------- The performance of the Constitutional Court in realizing electoral justice in simultaneous regional elections in 2017 This article aims to describe the enforcement of procedural and substantive justice in the 2017 regional head election dispute court by the Republic of Indonesia Constitutional Court (MK). The approach used is qualitative with the content analysis method. The results of the analysis show, first, the Court is fully consistent in making the article regarding the deadline for submitting applications and legal status of the applicant as a test stone regarding whether or not an application can be accepted in a 2017 election dispute case. It is as a result of the dismissal process. Second, the enforcement of procedural justice in the election dispute court by the Constitutional Court is not necessarily in line with the realization of substantive electoral justice. There is a tendency that the decision dismissal carried out by the Constitutional Court tends to ignore substantive justice. There are two things that have the potential to make the procedure of proceedings unable to realize substantive justice in the Pilkada dispute trial process in the Constitutional Court, namely; 1) deadlines that deviate the principle of nunc pro tunc and 2) the threshold of the percentage of the difference in vote results in the election dispute, which is not more than 0.5%, 1%, 1.5% or 2%.https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20647electoral justice, mahkamah konstitusi, sengketa pilkada |
| spellingShingle | Halili Halili Sri Hartini Iqbal Arpannudin Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan electoral justice, mahkamah konstitusi, sengketa pilkada |
| title | Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| title_full | Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| title_fullStr | Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| title_full_unstemmed | Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| title_short | Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| title_sort | kinerja mahkamah konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017 |
| topic | electoral justice, mahkamah konstitusi, sengketa pilkada |
| url | https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20647 |
| work_keys_str_mv | AT halilihalili kinerjamahkamahkonstitusidalammewujudkanelectoraljusticepadapilkadaserentaktahun2017 AT srihartini kinerjamahkamahkonstitusidalammewujudkanelectoraljusticepadapilkadaserentaktahun2017 AT iqbalarpannudin kinerjamahkamahkonstitusidalammewujudkanelectoraljusticepadapilkadaserentaktahun2017 |