Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa
Undang-undang memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2022-03-01
|
| Series: | Alauddin Law Development Journal |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/17049/14663 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849769347859349504 |
|---|---|
| author | Ahmad Zulfikar Kasjim Salenda |
| author_facet | Ahmad Zulfikar Kasjim Salenda |
| author_sort | Ahmad Zulfikar |
| collection | DOAJ |
| description | Undang-undang memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.Anggaran desa yang didistribusikan dari pusatakhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan danEfektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi. |
| format | Article |
| id | doaj-art-e84491bead6e46a897ef1b2bf67ec2c0 |
| institution | DOAJ |
| issn | 2714-8742 2686-3782 |
| language | English |
| publishDate | 2022-03-01 |
| publisher | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
| record_format | Article |
| series | Alauddin Law Development Journal |
| spelling | doaj-art-e84491bead6e46a897ef1b2bf67ec2c02025-08-20T03:03:27ZengUniversitas Islam Negeri Alauddin MakassarAlauddin Law Development Journal2714-87422686-37822022-03-014Vol. 4 No. 1 (2022): ALDEV223236https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.17049Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten GowaAhmad Zulfikar0Kasjim Salenda1Universitas Islam Negeri Alaudin MakassarUniversitas Islam Negeri Alaudin MakassarUndang-undang memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui Anggaran Negara dan Daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.Anggaran desa yang didistribusikan dari pusatakhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.Hal tersebutlah yang mendorong pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan danEfektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi.https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/17049/14663yuridisaplikasi sistem keungan desa |
| spellingShingle | Ahmad Zulfikar Kasjim Salenda Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa Alauddin Law Development Journal yuridis aplikasi sistem keungan desa |
| title | Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa |
| title_full | Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa |
| title_fullStr | Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa |
| title_full_unstemmed | Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa |
| title_short | Tinjauan Yuridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Gowa |
| title_sort | tinjauan yuridis aplikasi sistem keuangan desa di kabupaten gowa |
| topic | yuridis aplikasi sistem keungan desa |
| url | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/17049/14663 |
| work_keys_str_mv | AT ahmadzulfikar tinjauanyuridisaplikasisistemkeuangandesadikabupatengowa AT kasjimsalenda tinjauanyuridisaplikasisistemkeuangandesadikabupatengowa |