TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, momen disahkannya KUHP nasional menjadikan negara Indonesia semakin merdeka sec...
Saved in:
| Main Author: | Eva Mardiana |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
2024-09-01
|
| Series: | IBLAM Law Review |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/450 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
by: Sukimin Sukimin
Published: (2020-05-01) -
REFORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PASCA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BARU
by: Abi Kusuma Friestiawan Ahmad
Published: (2025-06-01) -
Analisis Keberpihakan Presiden dalam Kampanye Politik Berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
by: Indra Purwanto, et al.
Published: (2025-04-01) -
Perbuatan pidana kesusilaan dalam rancangan undang-undang KUHP
by: Sri Hartini
Published: (2004-12-01) -
Kebebasan Pers dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang sebagai Fungsi Komunikasi
by: Mella Ismelina Farma Rahayu
Published: (2007-06-01)