Peran dan Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Nagari Lubuk Gadang Timur Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan
Keterbatasan kemampuan Pemerintah Desa untuk dapat mengelola potensi desa, dan tuntutan partisipasi masyarakat desa, maka diperlukan pembentukan Lembaga Kermasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Penelitian bertujuan menggambarkan baga...
Saved in:
| Main Authors: | , , , , , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas
2019-12-01
|
| Series: | Warta Pengabdian Andalas |
| Online Access: | https://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/index.php/jwa/article/view/404 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Keterbatasan kemampuan Pemerintah Desa untuk dapat mengelola potensi desa, dan tuntutan partisipasi masyarakat desa, maka diperlukan pembentukan Lembaga Kermasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Penelitian bertujuan menggambarkan bagaimana peran dan hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Nagari Lubuk Gadang Timur. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sebagai informan yaitu Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Pengurus Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Nagari. Sebagai informan trianggulasi yaitu Pendamping Desa, Camat Sangir dan Pejabat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Solok Selatan.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) beberapa lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di nagari Lubuk Gadang Timur telah melaksanakan perannya namun hanya berdasarkan kesepakatan berupa AD/ART yang disusun secara internal oleh lembaga. 2) banyaknya pengurus lembaga yang kurang aktif yang disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya peran lembaga kemasyarakat dan lembaga adat di nagari, 3) Tidak berjalannya program dan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana yang diharapkan karena belum efektifnya hubunga kerja antara sesame lembaga kemasyarakatan termasuk dengan pemerintahan nagari, dan 4) kurangnya kapasitas perangkat nagari dalam merumuskan produk hokum nagari dalam bentuk peraturan nagari, yang merupakan inovasi dan spesifik nagari. Berdarkan empat hal tersebut, maka perlu dilakukan pendampingan dalam penyusunan rancangan peraturan nagari tentang Peran dan Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Nagari Lubuk Gadang Timur yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Nagari oleh Badan Permusyawaratan Nagari dengan Pemerintah Nagari.
|
|---|---|
| ISSN: | 0854-655X 2797-1600 |