Dinamika Relasi Negara dan Civil Society dalam Pembangunan Perdamaian di Ambon 2002-2022
Artikel ini mengkaji dinamika kontestasi kekuasaan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Kota Ambon periode 2002-2022. Penelitian berfokus pada hubungan dialektis antara negara dan civil society dalam membangun perdamaian berkelanjutan setelah konflik komunal yang terjadi pada tahun 1999-2002....
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
Department of Political Science Ushuluddin Faculty and Philosophy Alauddin State Islamic University of Makassar
2025-06-01
|
| Series: | JPP (Jurnal Politik Profetik) |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/56922 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Artikel ini mengkaji dinamika kontestasi kekuasaan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik di Kota Ambon periode 2002-2022. Penelitian berfokus pada hubungan dialektis antara negara dan civil society dalam membangun perdamaian berkelanjutan setelah konflik komunal yang terjadi pada tahun 1999-2002. Dengan menerapkan teori pembangunan perdamaian John Paul Lederach yang menekankan pentingnya transformasi hubungan dan struktur sosial pada berbagai tingkatan masyarakat, serta konsep kontestasi kekuasaan Pierre Bourdieu yang memandang arena sosial sebagai ruang perjuangan simbolik, penelitian ini menganalisis bagaimana kekuasaan dinegosiasikan, diperebutkan, dan didistribusikan dalam proses rekonsiliasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkap bahwa rekonsiliasi di Ambon tidak berjalan linier, melainkan merupakan proses kompleks yang terbagi dalam tiga fase: fase inisiasi (2002-2007) yang didominasi pendekatan keamanan negara, fase konsolidasi (2008-2015) yang ditandai kolaborasi strategis, dan fase institusionalisasi (2016-2022) yang memperlihatkan penguatan peran civil society. Dinamika kekuasaan tercermin dalam kontestasi berkelanjutan antara pendekatan top-down negara dan inisiatif bottom-up oleh civil society, di mana kedua aktor saling menegosiasikan ruang dan legitimasi dalam mendefinisikan dan mengimplementasikan agenda perdamaian. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman teoretis tentang politik rekonsiliasi dengan mendemonstrasikan bahwa keberhasilan pembangunan perdamaian bergantung pada transformasi relasi kekuasaan dan keseimbangan peran antara negara dan civil society.
|
|---|---|
| ISSN: | 2337-4756 2549-1784 |