Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provision...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Arla Haiqa Saffanah, Dwi Aryanti Ramadhani
Format: Article
Language:English
Published: Magister Hukum Universitas Semarang 2024-12-01
Series:Jurnal USM Law Review
Subjects:
Online Access:https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10707
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1850038404326096896
author Arla Haiqa Saffanah
Dwi Aryanti Ramadhani
author_facet Arla Haiqa Saffanah
Dwi Aryanti Ramadhani
author_sort Arla Haiqa Saffanah
collection DOAJ
description This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provisions in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and the research focuses on the legal uncertainties in the implementation of fiduciary guarantees, particularly regarding the rights and protection of debtors during the repossession of collateral objects by creditors. Although the Constitutional Court’s decision aims to provide a balanced protection between the rights of debtors and creditors, practical challenges in the field indicate that this balance has yet to be fully realized. Unlike previous studies that only discussed the aspects of the decision, this research offers a new perspective by examining the obstacles in the execution process, both before and after the Constitutional Court's decision, and analyzing specific case studies. This study uses a normative juridical method. The findings indicate that although the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided a stronger legal foundation, legal protection for debtors has not been fully achieved. Non-compliance by financing institutions and a lack of understanding of the amended provisions are the main obstacles. Therefore, further harmonization between the Fiduciary Guarantee Law and related regulations is needed to ensure consistent and aligned implementation in fiduciary guarantee execution. Enhanced supervision mechanisms and fair law enforcement are also necessary to achieve balanced legal protection. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang seringkali merugikan debitur. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait hak dan perlindungan debitur selama proses penarikan objek jaminan oleh kreditur. Meskipun Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak debitur dan kreditur, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, sehingga keseimbangan tersebut belum terwujud sepenuhnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek putusan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji kendala implementasi eksekusi di lapangan, baik sebelum maupun setelah Putusan MK, serta menganalisis kasus secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih baik, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpatuhan lembaga pembiayaan dan kurangnya pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan selaras dalam eksekusi jaminan fidusia.. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum. Kata kunci: Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum
format Article
id doaj-art-a6664764eb4e4098b311970cb320b0c6
institution DOAJ
issn 2621-4105
language English
publishDate 2024-12-01
publisher Magister Hukum Universitas Semarang
record_format Article
series Jurnal USM Law Review
spelling doaj-art-a6664764eb4e4098b311970cb320b0c62025-08-20T02:56:36ZengMagister Hukum Universitas SemarangJurnal USM Law Review2621-41052024-12-017310.26623/julr.v7i3.10707Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019Arla Haiqa Saffanah0Dwi Aryanti RamadhaniUPN Veteran JakartaThis research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provisions in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and the research focuses on the legal uncertainties in the implementation of fiduciary guarantees, particularly regarding the rights and protection of debtors during the repossession of collateral objects by creditors. Although the Constitutional Court’s decision aims to provide a balanced protection between the rights of debtors and creditors, practical challenges in the field indicate that this balance has yet to be fully realized. Unlike previous studies that only discussed the aspects of the decision, this research offers a new perspective by examining the obstacles in the execution process, both before and after the Constitutional Court's decision, and analyzing specific case studies. This study uses a normative juridical method. The findings indicate that although the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided a stronger legal foundation, legal protection for debtors has not been fully achieved. Non-compliance by financing institutions and a lack of understanding of the amended provisions are the main obstacles. Therefore, further harmonization between the Fiduciary Guarantee Law and related regulations is needed to ensure consistent and aligned implementation in fiduciary guarantee execution. Enhanced supervision mechanisms and fair law enforcement are also necessary to achieve balanced legal protection. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang seringkali merugikan debitur. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait hak dan perlindungan debitur selama proses penarikan objek jaminan oleh kreditur. Meskipun Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak debitur dan kreditur, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, sehingga keseimbangan tersebut belum terwujud sepenuhnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek putusan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji kendala implementasi eksekusi di lapangan, baik sebelum maupun setelah Putusan MK, serta menganalisis kasus secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih baik, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud. Ketidakpatuhan lembaga pembiayaan dan kurangnya pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan selaras dalam eksekusi jaminan fidusia.. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum. Kata kunci: Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukumhttps://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10707DebtorExecutionFiduciary GuaranteeLegal ProtectionDebiturEksekusi
spellingShingle Arla Haiqa Saffanah
Dwi Aryanti Ramadhani
Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
Jurnal USM Law Review
Debtor
Execution
Fiduciary Guarantee
Legal Protection
Debitur
Eksekusi
title Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
title_full Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
title_fullStr Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
title_full_unstemmed Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
title_short Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
title_sort perlindungan hukum debitur dalam eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18 puu xvii 2019
topic Debtor
Execution
Fiduciary Guarantee
Legal Protection
Debitur
Eksekusi
url https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/10707
work_keys_str_mv AT arlahaiqasaffanah perlindunganhukumdebiturdalameksekusijaminanfidusiapascaputusanmahkamahkonstitusinomor18puuxvii2019
AT dwiaryantiramadhani perlindunganhukumdebiturdalameksekusijaminanfidusiapascaputusanmahkamahkonstitusinomor18puuxvii2019