Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy
MK cenderung memilih untuk melakukan judicial activism sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut demi mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji judicial activism dalam kedudukan sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru sebagai...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
2024-09-01
|
| Series: | Jurnal Konstitusi |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2371 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850191803836268544 |
|---|---|
| author | Ni Luh Dewi Sundariwati |
| author_facet | Ni Luh Dewi Sundariwati |
| author_sort | Ni Luh Dewi Sundariwati |
| collection | DOAJ |
| description | MK cenderung memilih untuk melakukan judicial activism sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut demi mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji judicial activism dalam kedudukan sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru sebagai tanda dimulainya transisi menuju rezim juristocracy. Metode penelitian menggunakan penelitan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas yang dimaksudkan untuk menjamin agar hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas tidak mengabaikan maupun membatasi hak dasar individu dalam status sebagai individu maupun dalam statusnya sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilakukan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Tetapi di sisi yang lain judicial activism bersinggungan dengan rentannya transisi menuju juristocracy yang ditandai dengan meningkatnya intervensi pengadilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya. |
| format | Article |
| id | doaj-art-9dce04eb5dc249158460b5f54c6d33d6 |
| institution | OA Journals |
| issn | 1829-7706 2548-1657 |
| language | English |
| publishDate | 2024-09-01 |
| publisher | The Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia |
| record_format | Article |
| series | Jurnal Konstitusi |
| spelling | doaj-art-9dce04eb5dc249158460b5f54c6d33d62025-08-20T02:14:46ZengThe Registrar and Secretariat General of the Constitutional Court of the Republic of IndonesiaJurnal Konstitusi1829-77062548-16572024-09-0121343244710.31078/jk21351881Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju JuristocracyNi Luh Dewi Sundariwati0Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, IndonesiaMK cenderung memilih untuk melakukan judicial activism sebagai respon terhadap ketidakmampuan hukum tersebut demi mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji judicial activism dalam kedudukan sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau justru sebagai tanda dimulainya transisi menuju rezim juristocracy. Metode penelitian menggunakan penelitan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas yang dimaksudkan untuk menjamin agar hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas tidak mengabaikan maupun membatasi hak dasar individu dalam status sebagai individu maupun dalam statusnya sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilakukan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Tetapi di sisi yang lain judicial activism bersinggungan dengan rentannya transisi menuju juristocracy yang ditandai dengan meningkatnya intervensi pengadilan untuk memutuskan persoalan-persoalan yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2371judicial reviewjuristocracysupremasi konstitusi |
| spellingShingle | Ni Luh Dewi Sundariwati Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy Jurnal Konstitusi judicial review juristocracy supremasi konstitusi |
| title | Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy |
| title_full | Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy |
| title_fullStr | Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy |
| title_full_unstemmed | Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy |
| title_short | Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy |
| title_sort | judicial activism diantara melindungi supremasi konstitusional atau transisi menuju juristocracy |
| topic | judicial review juristocracy supremasi konstitusi |
| url | https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2371 |
| work_keys_str_mv | AT niluhdewisundariwati judicialactivismdiantaramelindungisupremasikonstitusionalatautransisimenujujuristocracy |