Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial
Tindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA.Hal ini menyangkut tentang b...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2021-03-01
|
| Series: | Alauddin Law Development Journal |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14766/10979 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849769586965086208 |
|---|---|
| author | Hastak Hastak M. Chaerul Risal |
| author_facet | Hastak Hastak M. Chaerul Risal |
| author_sort | Hastak Hastak |
| collection | DOAJ |
| description | Tindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA.Hal ini menyangkut tentang bagaimana ketentuan yuridisterhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA.Pasal 28 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Sedangkan untuk perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi lainnya diatur pada UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yamg dilarang.Serta pada putusan PN Sidrap No 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr mengenai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama dan antargolongan terhadap terdakwa HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Majelis hakim bisa memberi putusan yang lebih berat diatas dakwaan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan asas lex dura sed tamen scripta yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya agar terdakwa mendapatkan efek jera. |
| format | Article |
| id | doaj-art-9c7ed45b3bac4b3ea982ded38ebe4f97 |
| institution | DOAJ |
| issn | 2714-8742 2686-3782 |
| language | English |
| publishDate | 2021-03-01 |
| publisher | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
| record_format | Article |
| series | Alauddin Law Development Journal |
| spelling | doaj-art-9c7ed45b3bac4b3ea982ded38ebe4f972025-08-20T03:03:23ZengUniversitas Islam Negeri Alauddin MakassarAlauddin Law Development Journal2714-87422686-37822021-03-013Vol. 3 No. 1 (2021): ALDEV148157https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14766Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media SosialHastak Hastak0M. Chaerul Risal1Universitas Islam Negeri Alaudin MakassarUniversitas Islam Negeri Alaudin MakassarTindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA.Hal ini menyangkut tentang bagaimana ketentuan yuridisterhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ujaran Kebencian berdasarkan SARA.Pasal 28 ayat (2) hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasakebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Sedangkan untuk perbuatan tindak pidana menyebarkan informasi lainnya diatur pada UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Bab VII tentang perbuatan yamg dilarang.Serta pada putusan PN Sidrap No 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr mengenai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama dan antargolongan terhadap terdakwa HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Majelis hakim bisa memberi putusan yang lebih berat diatas dakwaan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan asas lex dura sed tamen scripta yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya agar terdakwa mendapatkan efek jera.https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14766/10979tindak pidanaujaran kebencianmedia sosial. |
| spellingShingle | Hastak Hastak M. Chaerul Risal Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial Alauddin Law Development Journal tindak pidana ujaran kebencian media sosial. |
| title | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial |
| title_full | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial |
| title_fullStr | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial |
| title_full_unstemmed | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial |
| title_short | Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial |
| title_sort | tinjauan yuridis terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial |
| topic | tindak pidana ujaran kebencian media sosial. |
| url | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/14766/10979 |
| work_keys_str_mv | AT hastakhastak tinjauanyuridisterhadaptindakpidanaujarankebenciandimediasosial AT mchaerulrisal tinjauanyuridisterhadaptindakpidanaujarankebenciandimediasosial |