POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

Abstrak   Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Rakhmat Nopliardy, Ahmad Fauzi Aseri, Masyitah Umar, Nuril Khasyi'in
Format: Article
Language:English
Published: UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin 2025-01-01
Series:Al-Adl
Subjects:
Online Access:https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/18061
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1850073326626537472
author Rakhmat Nopliardy
Ahmad Fauzi Aseri
Masyitah Umar
Nuril Khasyi'in
author_facet Rakhmat Nopliardy
Ahmad Fauzi Aseri
Masyitah Umar
Nuril Khasyi'in
author_sort Rakhmat Nopliardy
collection DOAJ
description Abstrak   Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan.   Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentris
format Article
id doaj-art-91cd6af646b143a28cee19367f63719d
institution DOAJ
issn 1979-4940
2477-0124
language English
publishDate 2025-01-01
publisher UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
record_format Article
series Al-Adl
spelling doaj-art-91cd6af646b143a28cee19367f63719d2025-08-20T02:46:52ZengUPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari BanjarmasinAl-Adl1979-49402477-01242025-01-0117116118210.31602/al-adl.v17i1.180616620POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAHRakhmat Nopliardy0Ahmad Fauzi Aseri1Masyitah Umar2Nuril Khasyi'in3UIN Antasari BanjarmasiUIN Antasari BanjarmasiUIN Antasari BanjarmasinUIN Antasari BanjarmasinAbstrak   Penelitian ini mengkaji integrasi politik hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia melalui perspektif fiqh siyasah dusturiyah dengan pendekatan ekosentris. Fokus utamanya adalah menganalisis kebijakan publik terkait sumber daya air, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023, dalam kerangka fiqh siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah seperti kemaslahatan umat, keadilan, dan perlindungan lingkungan sejalan dengan konsep pengelolaan sumber daya air yang ekosentris. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan pemerataan akses. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan peran negara dalam menjamin akses air bagi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah. Rekomendasi utamanya adalah harmonisasi kebijakan sumber daya air dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan.   Kata kunci: Fiqh Siyasah Dusturiyah, Politik Hukum Islam, Sumber Daya Air, Kebijakan Publik, Ekosentrishttps://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/18061fiqh siyasah dusturiyah, politik hukum islam, sumber daya air, kebijakan publik, ekosentris
spellingShingle Rakhmat Nopliardy
Ahmad Fauzi Aseri
Masyitah Umar
Nuril Khasyi'in
POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
Al-Adl
fiqh siyasah dusturiyah, politik hukum islam, sumber daya air, kebijakan publik, ekosentris
title POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
title_full POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
title_fullStr POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
title_full_unstemmed POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
title_short POLITIK HUKUM ISLAM SUMBER DAYA AIR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK EKOSENTRIS BERBASIS FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
title_sort politik hukum islam sumber daya air dalam kebijakan publik ekosentris berbasis fiqh siyasah dusturiyah
topic fiqh siyasah dusturiyah, politik hukum islam, sumber daya air, kebijakan publik, ekosentris
url https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/18061
work_keys_str_mv AT rakhmatnopliardy politikhukumislamsumberdayaairdalamkebijakanpublikekosentrisberbasisfiqhsiyasahdusturiyah
AT ahmadfauziaseri politikhukumislamsumberdayaairdalamkebijakanpublikekosentrisberbasisfiqhsiyasahdusturiyah
AT masyitahumar politikhukumislamsumberdayaairdalamkebijakanpublikekosentrisberbasisfiqhsiyasahdusturiyah
AT nurilkhasyiin politikhukumislamsumberdayaairdalamkebijakanpublikekosentrisberbasisfiqhsiyasahdusturiyah