KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang...
Saved in:
| Main Authors: | Hajairin Hajairin, Syamsuddin Syamsuddin, Kasmar Kasmar, Gufran Sanusi |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
2022-05-01
|
| Series: | IBLAM Law Review |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/81 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online
by: Naavi’u Emal Maaliki
Published: (2024-11-01) -
KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI)
by: Achmad Ratomi
Published: (2018-02-01) -
ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
by: Ibnu Subarkah, et al.
Published: (2021-12-01) -
Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila
by: Alam Suryo Laksono Alam, et al.
Published: (2025-02-01) -
PEREMPUAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (KAJIAN FEMINIST LEGAL THEORY)
by: Berliantha Berliantha, et al.
Published: (2023-05-01)