Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maup...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2021-08-01
|
| Series: | Alauddin Law Development Journal |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15248/11929 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1850188372197244928 |
|---|---|
| author | Ainul Amaliyah Istiqamah Istiqamah |
| author_facet | Ainul Amaliyah Istiqamah Istiqamah |
| author_sort | Ainul Amaliyah |
| collection | DOAJ |
| description | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya.Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada setiap Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah |
| format | Article |
| id | doaj-art-7b2388059f074875bbcf39bd879d3ae3 |
| institution | OA Journals |
| issn | 2714-8742 2686-3782 |
| language | English |
| publishDate | 2021-08-01 |
| publisher | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar |
| record_format | Article |
| series | Alauddin Law Development Journal |
| spelling | doaj-art-7b2388059f074875bbcf39bd879d3ae32025-08-20T02:15:54ZengUniversitas Islam Negeri Alauddin MakassarAlauddin Law Development Journal2714-87422686-37822021-08-013Vol. 3 No. 2 (2021): ALDEV357365https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15248Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa PerdataAinul Amaliyah0Istiqamah Istiqamah1Universitas Islam Negeri Alaudin MakassarUniversitas Islam Negeri Alaudin MakassarHasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya.Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasaran yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada setiap Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerahhttps://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15248/11929jaksa pengacara negarasengketa perdata |
| spellingShingle | Ainul Amaliyah Istiqamah Istiqamah Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Alauddin Law Development Journal jaksa pengacara negara sengketa perdata |
| title | Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata |
| title_full | Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata |
| title_fullStr | Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata |
| title_full_unstemmed | Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata |
| title_short | Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata |
| title_sort | eksistensi jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelesaian sengketa perdata |
| topic | jaksa pengacara negara sengketa perdata |
| url | https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/15248/11929 |
| work_keys_str_mv | AT ainulamaliyah eksistensijaksasebagaipengacaranegaradalampenyelesaiansengketaperdata AT istiqamahistiqamah eksistensijaksasebagaipengacaranegaradalampenyelesaiansengketaperdata |