KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002

<p>A land problem in Indonesia, including Papua, is very complex. The complexity of the problem is caused by the existence of the fundamental distinction about the land rights between the customary society and government. As the consequence, this disagreement brings about a conflict. The cause...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Onnie M Lumintang
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Negeri Semarang 2012-01-01
Series:Paramita: Historical Studies Journal
Online Access:http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1845
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1849744871738310656
author Onnie M Lumintang
author_facet Onnie M Lumintang
author_sort Onnie M Lumintang
collection DOAJ
description <p>A land problem in Indonesia, including Papua, is very complex. The complexity of the problem is caused by the existence of the fundamental distinction about the land rights between the customary society and government. As the consequence, this disagreement brings about a conflict. The cause of the land conflict in Arso is government policy in development disregarding the existence and role of the customary society as the land owner. Since the government planned to build an oil palm estate using the customary land and doing a land acquisition, the existence of the society has continued to be ignored. The land acquisition has caused a social disturbance. In addition, the government policy tends to district the customary institution by setting aside the role of the yuskwondur which is an independent institution and appointing a new yuskwondur which is just the accomplice of the government in releasing the customary land.</p> <p>Keywords: land conflict, Arso, policy</p><br /><p>Masalah tanah di Indonesia, termasuk Papua, sangat kompleks. Kompleksitas masalah ini disebabkan oleh keberadaan perbedaan mendasar tentang hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah. Sebagai konsekuensinya, perselisihan ini menyababkan konflik. Penyebab konflik tanah di Arso adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat adat sebagai pemilik lahan. Sejak pemerintah berencana untuk membangun perkebunan kelapa sawit menggunakan tanah adat dan melakukan akuisisi tanah, keberadaan masyarakat terus diabaikan. Akuisisi lahan telah menyebabkan gangguan sosial. Selain itu, kebijakan pemerintah cenderung menghilangkan peran lembaga adat dengan menyisihkan peran yuskwondur yang merupakan instution independen dan menunjuk seorang yuskwondur baru yang hanya kaki ta-ngan pemerintah dalam melepaskan tanah adat.</p> <p>Kata Kunci: konflik lahan, Arso, kebijakan</p>
format Article
id doaj-art-7970d1408b6a44f699b348636cbdea5d
institution DOAJ
issn 0854-0039
2407-5825
language English
publishDate 2012-01-01
publisher Universitas Negeri Semarang
record_format Article
series Paramita: Historical Studies Journal
spelling doaj-art-7970d1408b6a44f699b348636cbdea5d2025-08-20T03:07:02ZengUniversitas Negeri SemarangParamita: Historical Studies Journal0854-00392407-58252012-01-0122110.15294/paramita.v22i1.18451665KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002Onnie M Lumintang0Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Cenderawasih, Papua<p>A land problem in Indonesia, including Papua, is very complex. The complexity of the problem is caused by the existence of the fundamental distinction about the land rights between the customary society and government. As the consequence, this disagreement brings about a conflict. The cause of the land conflict in Arso is government policy in development disregarding the existence and role of the customary society as the land owner. Since the government planned to build an oil palm estate using the customary land and doing a land acquisition, the existence of the society has continued to be ignored. The land acquisition has caused a social disturbance. In addition, the government policy tends to district the customary institution by setting aside the role of the yuskwondur which is an independent institution and appointing a new yuskwondur which is just the accomplice of the government in releasing the customary land.</p> <p>Keywords: land conflict, Arso, policy</p><br /><p>Masalah tanah di Indonesia, termasuk Papua, sangat kompleks. Kompleksitas masalah ini disebabkan oleh keberadaan perbedaan mendasar tentang hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah. Sebagai konsekuensinya, perselisihan ini menyababkan konflik. Penyebab konflik tanah di Arso adalah kebijakan pemerintah dalam pengembangan mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat adat sebagai pemilik lahan. Sejak pemerintah berencana untuk membangun perkebunan kelapa sawit menggunakan tanah adat dan melakukan akuisisi tanah, keberadaan masyarakat terus diabaikan. Akuisisi lahan telah menyebabkan gangguan sosial. Selain itu, kebijakan pemerintah cenderung menghilangkan peran lembaga adat dengan menyisihkan peran yuskwondur yang merupakan instution independen dan menunjuk seorang yuskwondur baru yang hanya kaki ta-ngan pemerintah dalam melepaskan tanah adat.</p> <p>Kata Kunci: konflik lahan, Arso, kebijakan</p>http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1845
spellingShingle Onnie M Lumintang
KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
Paramita: Historical Studies Journal
title KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
title_full KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
title_fullStr KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
title_full_unstemmed KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
title_short KONFLIK TANAH DI ARSO PAPUA 1980-2002
title_sort konflik tanah di arso papua 1980 2002
url http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/paramita/article/view/1845
work_keys_str_mv AT onniemlumintang konfliktanahdiarsopapua19802002