Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data da...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2020-04-01
|
| Series: | Khazanah Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849410631313129472 |
|---|---|
| author | Diyar Ginanjar Andiraharja |
| author_facet | Diyar Ginanjar Andiraharja |
| author_sort | Diyar Ginanjar Andiraharja |
| collection | DOAJ |
| description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian hanya 380 putusan perkara incrahct pidana Pemilu. Metode penelitian menggunakan metode penalaran deduktif. Selanjutnya, data penelitian ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap. Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas.. |
| format | Article |
| id | doaj-art-755ed1cd209d42d0a5694c0d99f4cd35 |
| institution | Kabale University |
| issn | 2715-9698 |
| language | English |
| publishDate | 2020-04-01 |
| publisher | UIN Sunan Gunung Djati Bandung |
| record_format | Article |
| series | Khazanah Hukum |
| spelling | doaj-art-755ed1cd209d42d0a5694c0d99f4cd352025-08-20T03:35:01ZengUIN Sunan Gunung Djati BandungKhazanah Hukum2715-96982020-04-0121243110.15575/kh.v2i1.76813467Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana PemiluDiyar Ginanjar Andiraharja0Bawaslu kota Cimahi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati BandungTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati. Pada praksisnya penanganan tindak pidana Pemilu menemukan hambatan, berdasarkan data dari 2.798 dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang diregistrasi, kemudian hanya 380 putusan perkara incrahct pidana Pemilu. Metode penelitian menggunakan metode penalaran deduktif. Selanjutnya, data penelitian ditafsirkan menggunakan cara penafsiran sistematis, yakni menginterpretasi makna lalu mengaitkan norma hukum yang satu dengan norma lain yang dianggap memiliki keterkaitan yakni antara norma-norma hukum yang ditentukan sebagai bahan utama maupun pelengkap. Hasil penelitian ini yakni politik hukum dalam penanganan pidana Pemilu menjadi faktor yang penting untuk membentuk suatu regulasi Pemilu yang lebih baik. Ke depan dibutuhkan suatu regulasi berbentuk undang-undang Pemilu yang dirumuskan secara pasti, jelas, tidak multitafsir dan memperlakukan semua pihak secara setara (prinsip imparsial), kemudian regulasi tersebut dibutuhkan untuk membentuk penegak hukum yang profesional, imparsial, dan independen dalam menjalankan fungsi penegakan hukum Pemilu yang diatur secara jelas..https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681politik hukumregulasitindak pidana pemilu |
| spellingShingle | Diyar Ginanjar Andiraharja Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu Khazanah Hukum politik hukum regulasi tindak pidana pemilu |
| title | Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| title_full | Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| title_fullStr | Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| title_full_unstemmed | Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| title_short | Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu |
| title_sort | politik hukum pada penanganan tindak pidana pemilu |
| topic | politik hukum regulasi tindak pidana pemilu |
| url | https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681 |
| work_keys_str_mv | AT diyarginanjarandiraharja politikhukumpadapenanganantindakpidanapemilu |