Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)

Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	anjani upik chaniago, Ismansyah, Nani Mulyati
Format:	Article
Language:	English
Published:	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti 2025-01-01
Series:	Unes Journal of Swara Justisia
Subjects:	Kepastian Hukum Saksi Mahkota Pembuktian Pidana Asas Non Self Icrimination
Online Access:	https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/571
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1823859476024786944
author	anjani upik chaniago Ismansyah Nani Mulyati
author_facet	anjani upik chaniago Ismansyah Nani Mulyati
author_sort	anjani upik chaniago
collection	DOAJ
description	Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (non self incrimination)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti.
format	Article
id	doaj-art-6f070a17a7e8457ca5b4badfb2323f1c
institution	Kabale University
issn	2579-4701 2579-4914
language	English
publishDate	2025-01-01
publisher	Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
record_format	Article
series	Unes Journal of Swara Justisia
spelling	doaj-art-6f070a17a7e8457ca5b4badfb2323f1c2025-02-11T04:16:48ZengProgram Magister Ilmu Hukum Universitas EkasaktiUnes Journal of Swara Justisia2579-47012579-49142025-01-018410.31933/sy41r659Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)anjani upik chaniago0Ismansyah1Nani Mulyati2Universitas AndalasUniversitas AndalasUniversitas Andalas Saksi mahkota merupakan salah satu alat bukti yang tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu, saksi mahkota hanya diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, dalam yuriprudensi tidak menjelaskan definisi dari saksi mahkota, tetapi hanya menjelaskan konsep penggunaan dari saksi mahkota. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perbandingan pengaturan penggunaan saksi mahkota di Belanda dan Indonesia? (2) Bagaimana kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri (non self incrimination)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data melalui studi dokumen. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1). Kepastian hukum penggunaan saksi mahkota yang termasuk dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tentang penggunaan saksi mahkota tidak menjamin kepastian hukum dari segi perlakuan hak terhadap terdakwa yang akan dijadikan saksi mahkota dan perlindungan hukumnya. Penggunaan saksi mahkota ini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia terkhususnya hak terdakwa dalam memberikan keterangan. (2) Perbandingan saksi mahkota dalam peradilan pidana Belanda dan Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama yaitu kedudukan seorang terdakwa dalam perkara yang berbeda ditunjuk untuk menjadi saksi di perkara temannya. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 226g KUHAP Belanda. Saksi mahkota di Belanda penggunaannya dilakukan melalui kesepakatan antara JPU dengan terdakwa, sedangkan saksi mahkota di Indonesia penggunaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/571Kepastian HukumSaksi MahkotaPembuktian PidanaAsas Non Self Icrimination
spellingShingle	anjani upik chaniago Ismansyah Nani Mulyati Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination) Unes Journal of Swara Justisia Kepastian Hukum Saksi Mahkota Pembuktian Pidana Asas Non Self Icrimination
title	Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
title_full	Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
title_fullStr	Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
title_full_unstemmed	Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
title_short	Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)
title_sort	kepastian hukum penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian pidana ditinjau dari asas hak terdakwa tidak boleh mendakwa dirinya sendiri non self incrimination
topic	Kepastian Hukum Saksi Mahkota Pembuktian Pidana Asas Non Self Icrimination
url	https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/571
work_keys_str_mv	AT anjaniupikchaniago kepastianhukumpenggunaansaksimahkotadalampembuktianpidanaditinjaudariasashakterdakwatidakbolehmendakwadirinyasendirinonselfincrimination AT ismansyah kepastianhukumpenggunaansaksimahkotadalampembuktianpidanaditinjaudariasashakterdakwatidakbolehmendakwadirinyasendirinonselfincrimination AT nanimulyati kepastianhukumpenggunaansaksimahkotadalampembuktianpidanaditinjaudariasashakterdakwatidakbolehmendakwadirinyasendirinonselfincrimination

Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau Dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (Non Self Incrimination)

Similar Items