PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA

Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua le...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Didit Wijayanto Wijaya
Format: Article
Language:English
Published: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2025-01-01
Series:IBLAM Law Review
Subjects:
Online Access:https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/546
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1841533372366585856
author Didit Wijayanto Wijaya
author_facet Didit Wijayanto Wijaya
author_sort Didit Wijayanto Wijaya
collection DOAJ
description Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini, meski memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD NRI 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah suatu putusan hakim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertentangan Azas Res Judicata Pro Vertate Habetur Dengan Azas Preassemtion Of Innocence Dalam Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum „’Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini.
format Article
id doaj-art-61762ebd8dab4e4f821623a237e28b15
institution Kabale University
issn 2775-4146
2775-3174
language English
publishDate 2025-01-01
publisher Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
record_format Article
series IBLAM Law Review
spelling doaj-art-61762ebd8dab4e4f821623a237e28b152025-01-16T02:35:31ZengSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMIBLAM Law Review2775-41462775-31742025-01-015110.52249/ilr.v5i1.546PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANADidit Wijayanto Wijaya0Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Eksistensi lembaga kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Konstitusi sudah semestinya menjelma dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi secara teoretis atau praktis melengkapi badan peradilan yang telah ada sebelum UUD 1945 diamandemen, yaitu Mahkamah Agung. Kedua lembaga peradilan ini, meski memiliki wewenang yang berbeda menurut UUD NRI 1945, tetapi secara institusional Mahkamah Konstitusi tetap dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan aktivitas negara hukum Indonesia, khususnya di bidang peradilan atau tepatnya hak uji materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah suatu putusan hakim Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Pertentangan Azas Res Judicata Pro Vertate Habetur Dengan Azas Preassemtion Of Innocence Dalam Peradilan Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan perkara pidana yang sama penerapan pasalnya tapi hukumanya yang berbeda di mana suatu proses putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia sebagaimana yang di uraikan oleh peneliti sebelumnya. Di mana faktor penghambat ini tidak di dapat urgensi yang sangat mendasar karena di mana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berprinsip pada asas-asas hukum normative dan juga asas hukum „’Res Judicata Pro Veritate Habetur” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar dan di hormati maka Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/546pertentanganasas res judicata pro veritate habeturperadilan pidanaasas presumption of innocence
spellingShingle Didit Wijayanto Wijaya
PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
IBLAM Law Review
pertentangan
asas res judicata pro veritate habetur
peradilan pidana
asas presumption of innocence
title PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
title_full PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
title_fullStr PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
title_full_unstemmed PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
title_short PERTENTANGAN ASAS RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR DENGAN ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE DALAM PERADILAN PIDANA
title_sort pertentangan asas res judicata pro veritate habetur dengan asas presumption of innocence dalam peradilan pidana
topic pertentangan
asas res judicata pro veritate habetur
peradilan pidana
asas presumption of innocence
url https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/546
work_keys_str_mv AT diditwijayantowijaya pertentanganasasresjudicataproveritatehabeturdenganasaspresumptionofinnocencedalamperadilanpidana