Kontroversi Fatwa Astrazeneca: Kontestasi Atau Harmonisasi?
Abstract: The fatwas difference occurred between the Central MUI and the regionsover the legal assessment of the AstraZeneca Vaccine containing pork trypsin in the manufacturing process; this later became a discussion on the halal status and sanctity of the vaccine. This study examines how fatwa con...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Faculty of Sharia and Law UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2023-03-01
|
| Series: | Asy-Syari'ah |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/20979 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Abstract: The fatwas difference occurred between the Central MUI and the regionsover the legal assessment of the AstraZeneca Vaccine containing pork trypsin in the manufacturing process; this later became a discussion on the halal status and sanctity of the vaccine. This study examines how fatwa contestation can occur internally at MUI and what realistic steps must be taken by the Indonesian government and MUI to control increasingly excessive issues. This research is packaged through library research by basing the analysis on relevant and correlative sources. Primary data is taken from the fatwa decision document No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca by MUI. Secondary data is obtained through news reports, public media channels and other literature that still has a strong relationship with the main issue. This study concludes that MUI must consolidate, standardize and consider various perspectives in drawing the right conclusions and not causing public commotion and doubt.
Abstrak: Perbedaan fatwa terjadi antara MUI Pusat dengan wilayahatas penilaian hukum Vaksin AstraZeneca yang mengandung zat tripsin babi dalam proses pembuatan. Hal ini kemudian menjadi perbincangan atas status kehalalan dan kesucian vaksin tersebut. Penelitian ini mengulas bagaimana kontestasi fatwa bisa terjadi di internal MUI, serta apa langkah realistis yang harus dilakukan pemerintah RI maupun MUI dalam mengendalikan isu yang semakin eksesif. Penelitian ini dikemas melalui riset kepustakaan dengan mendasarkan analisis pada sumber yang relevan dan korelatif. Data primer diambil dari dokumen putusan fatwa No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca oleh MUI. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan pemberitaan, kanal media publik dan literatur pustaka lainnya yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan isu utama. Penelitian ini berkesimpulan bahwa MUI harus melakukan konsolidasi, standarisasi dan pertimbangan atas berbagai perspektif dalam menarik kesimpulan yang tepat dan tidak menimbulkan keributan & keraguan publik. |
|---|---|
| ISSN: | 2086-9029 2654-5675 |