KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM

Abstract The conflicts between groups to abolish and retains the death penalty seek to be mediated by a death penalty moderation model contained in the Draft of Criminal Code (RKUHP) currently discussed by the House of the Representatives (DPR) and the Government. This article is a normative jurid...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Ajie Ramdan, Rully Herdita Ramadhani, Mei Susanto
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Brawijaya 2019-02-01
Series:Arena Hukum
Subjects:
Online Access:https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/386
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1850196337566416896
author Ajie Ramdan
Rully Herdita Ramadhani
Mei Susanto
author_facet Ajie Ramdan
Rully Herdita Ramadhani
Mei Susanto
author_sort Ajie Ramdan
collection DOAJ
description Abstract The conflicts between groups to abolish and retains the death penalty seek to be mediated by a death penalty moderation model contained in the Draft of Criminal Code (RKUHP) currently discussed by the House of the Representatives (DPR) and the Government. This article is a normative juridical research using statute, conceptual and philosophical approach. The results showed that the death penalty policy in RKUHP is in accordance with the national legal policy both permanent and temporary. The model of death penalty policy adopted by RKUHP is deemed not to be contradictory to Human Rights because although it does not abolish the death penalty, RKUHP places death penalty in the formulation as a special criminal punishment and is threatened alternatively. Abstrak Pertentangan antara kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati (abolisionis) dan yang mempertahankan pidana mati (retensionis) berupaya ditengahi dengan model moderasi pidana mati yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas DPR dan Pemerintah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana mati dalam RKUHP telah sesuai dengan politik hukum tetap dan temporer. Model kebijakan pidana mati yang dianut RKUHP dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati, RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif.
format Article
id doaj-art-39e52b873ea141089479f7f1ec8361da
institution OA Journals
issn 0126-0235
2527-4406
language English
publishDate 2019-02-01
publisher Universitas Brawijaya
record_format Article
series Arena Hukum
spelling doaj-art-39e52b873ea141089479f7f1ec8361da2025-08-20T02:13:28ZengUniversitas BrawijayaArena Hukum0126-02352527-44062019-02-0111310.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10294KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAMAjie Ramdan0Rully Herdita RamadhaniMei SusantoFakultas Hukum UNPAD Abstract The conflicts between groups to abolish and retains the death penalty seek to be mediated by a death penalty moderation model contained in the Draft of Criminal Code (RKUHP) currently discussed by the House of the Representatives (DPR) and the Government. This article is a normative juridical research using statute, conceptual and philosophical approach. The results showed that the death penalty policy in RKUHP is in accordance with the national legal policy both permanent and temporary. The model of death penalty policy adopted by RKUHP is deemed not to be contradictory to Human Rights because although it does not abolish the death penalty, RKUHP places death penalty in the formulation as a special criminal punishment and is threatened alternatively. Abstrak Pertentangan antara kelompok yang hendak menghapuskan pidana mati (abolisionis) dan yang mempertahankan pidana mati (retensionis) berupaya ditengahi dengan model moderasi pidana mati yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas DPR dan Pemerintah. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana mati dalam RKUHP telah sesuai dengan politik hukum tetap dan temporer. Model kebijakan pidana mati yang dianut RKUHP dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena walaupun tidak menghapuskan pidana mati, RKUHP menempatkan pidana mati dalam rumusan sebagai pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/386Death Penaltythe Draft of Criminal CodeLegal PolicyHuman RightModeration
spellingShingle Ajie Ramdan
Rully Herdita Ramadhani
Mei Susanto
KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
Arena Hukum
Death Penalty
the Draft of Criminal Code
Legal Policy
Human Right
Moderation
title KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
title_full KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
title_fullStr KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
title_full_unstemmed KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
title_short KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM RKUHP DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM DAN HAM
title_sort kebijakan pidana mati dalam rkuhp ditinjau dari aspek politik hukum dan ham
topic Death Penalty
the Draft of Criminal Code
Legal Policy
Human Right
Moderation
url https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/386
work_keys_str_mv AT ajieramdan kebijakanpidanamatidalamrkuhpditinjaudariaspekpolitikhukumdanham
AT rullyherditaramadhani kebijakanpidanamatidalamrkuhpditinjaudariaspekpolitikhukumdanham
AT meisusanto kebijakanpidanamatidalamrkuhpditinjaudariaspekpolitikhukumdanham