TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)

Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Authors:	ibrahim fikma edrisy, Serli Ayu Anggraini
Format:	Article
Language:	English
Published:	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM 2023-01-01
Series:	IBLAM Law Review
Subjects:	Malpraktek Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
Online Access:	https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/106
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

_version_	1850107525777588224
author	ibrahim fikma edrisy Serli Ayu Anggraini
author_facet	ibrahim fikma edrisy Serli Ayu Anggraini
author_sort	ibrahim fikma edrisy
collection	DOAJ
description	Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu . Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga malpraktek bisa atau diminimalisir. pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar pemangku kepentingan tersebut bila terjadi malpraktek medis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat awam belum memahami perbuatan-perbuatan dan kesalahan tenaga kesehatan yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktek medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menyebabkan kerugian pasien.
format	Article
id	doaj-art-34c24b0ec0ee47019a5e32e26c7b06e4
institution	OA Journals
issn	2775-4146 2775-3174
language	English
publishDate	2023-01-01
publisher	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
record_format	Article
series	IBLAM Law Review
spelling	doaj-art-34c24b0ec0ee47019a5e32e26c7b06e42025-08-20T02:38:33ZengSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAMIBLAM Law Review2775-41462775-31742023-01-013110.52249/ilr.v3i1.106106TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)ibrahim fikma edrisy0Serli Ayu Anggraini1Universitas Muhammadiyah KotabumiUniversitas Muhammadiyah Kotabumi Malpraktik dapat diartikan sebagai setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang-orang di bawah pengawasannya, atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap pasiennya, baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit, yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan, kesusilaan, dan prinsip-prinsip profesional, baik dilakukan dengan kesengajaan, atau ketidakhati-hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka, cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa, atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya, yang menyebabkan tenaga kesehatan harus bertanggungjawab baik secara administrasi dan atau secara perdata dan atau secara pidana. maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu . Penerapan Hukum Pidana Matril Terhadap Pelaku Tindak Pidana Malpraktek Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu dapat diuraikan maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum, dengan demikian unsur “Tenaga Kesehatan Yang Menjalankan Praktik Tanpa Memiliki Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan” telah terpenuhi. Seharusnya kepada pemerintah khususnya tenaga kesehatan harus bisa mengecek izin praktik tenaga kesehatan, jangan sampai tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan tidak memiliki izin sehingga bisa dipertanyakan dan membuat permasalahan dikemudian hari, sehingga bisa mendapat hukuman. Adanya pembenahan terhadap pola hubungan antar stakeholders (dokter, perawat, bidan, rumah sakit, klinik, pasien) yang ada sehingga malpraktek bisa atau diminimalisir. pencegahan yang diberikan berupa adanya lembaga independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan antar pemangku kepentingan tersebut bila terjadi malpraktek medis. Minimnya pengetahuan masyarakat akan kesehatan, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat awam belum memahami perbuatan-perbuatan dan kesalahan tenaga kesehatan yang dapat dilaporkan sebagai dugaan malpraktek medis, sehingga masyarakat perlu mendapat sosialisasi dan pemberitahuan mengenai hak-hak dan kewajiban baik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun rumah sakit serta perlunya mendapat pendampingan hukum bila terhadap malpraktek medis yang menyebabkan kerugian pasien. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/106Malpraktek Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
spellingShingle	ibrahim fikma edrisy Serli Ayu Anggraini TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu) IBLAM Law Review Malpraktek Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
title	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)
title_full	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)
title_fullStr	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)
title_full_unstemmed	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)
title_short	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)
title_sort	tinjauan yuridis terhadap tindak pidana malpraktek studi putusan nomor 109 pid sus 2019 pn kbu
topic	Malpraktek Tinjauan Yuridis Tindak Pidana
url	https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/106
work_keys_str_mv	AT ibrahimfikmaedrisy tinjauanyuridisterhadaptindakpidanamalpraktekstudiputusannomor109pidsus2019pnkbu AT serliayuanggraini tinjauanyuridisterhadaptindakpidanamalpraktekstudiputusannomor109pidsus2019pnkbu

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MALPRAKTEK (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2019/PN.Kbu)

Similar Items