Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Atas Transaksi Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan di Kota Padang
PPAT dalam membuat akta terlebih dahulu wajib memastikan Bea Perolehan Hak Aatas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut telah dibayar dengan memperlihatkan bukti setoran BPHTB. Ini bertujuan untuk menganalisis Tanggung jawab dan akibat hukum PPAT dalam pembayaran Pajak BPHTB dengan tujuan memberikan e...
Saved in:
Main Authors: | Reta Permata Kasman, Khairani, Syofiarti |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2025-02-01
|
Series: | Unes Journal of Swara Justisia |
Subjects: | |
Online Access: | https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/623 |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Legalitas Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali pada Tanah dan/atau Bangunan (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)
by: Vanessa Maurizkha, et al.
Published: (2025-02-01) -
Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020)
by: Willy Tanjaya, et al.
Published: (2023-06-01) -
DIVERSITAS SERANGGA TANAH DI BERBAGAI TIPE TANAH PADA LAHAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG KAPUR KABUPATEN TUBAN
by: Dwi Oktafitria, et al.
Published: (2019-05-01) -
Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang
by: Yasin Arief S., et al.
Published: (2018-11-01) -
Karakteristik Tanah Pada Lereng Sebagai Mitigasi Pasca Bencana Tanah Longsor (Studi Kasus: Nagari Aie Dingin, Kab. Solok, Sumatera Barat)
by: Agustina Ayunimas, et al.
Published: (2023-12-01)