THE ROLE OF LAW IN COMBATING THE SPREAD OF DEEPFAKE CONTENT FOR DIGITAL IDENTITY FRAUD

Saat ini, dalam proses perkembangan teknologi kecerdasan buatan, telah memunculkan sebuah fenomena Deepfake, yaitu teknologi yang mampu dalam melakukan memanipulasi citra, suara, dan video secara realistis sehingga akan sulit dibedakan dari konten aslinya. Meskipun dalam perkembangan teknologi kece...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Lona Puspita, Hazmin Sulton Firdaus
Format: Article
Language:Indonesian
Published: UIR Press 2025-08-01
Series:UIR Law Review
Online Access:https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/22095
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Saat ini, dalam proses perkembangan teknologi kecerdasan buatan, telah memunculkan sebuah fenomena Deepfake, yaitu teknologi yang mampu dalam melakukan memanipulasi citra, suara, dan video secara realistis sehingga akan sulit dibedakan dari konten aslinya. Meskipun dalam perkembangan teknologi kecerdasan buataan memiliki potensi untuk penggunaan pada hal yang positif, seperti dalam dunia hiburan dan pendidikan, Deepfake juga dapat menimbulkan risiko besar pada era teknologi saat ini, terutama dalam hal penipuan identitas digital. Dengan adanya perkembangan teknologi kecerdasan buatan ini maka timbul suatu permasalahan baru yang serius, salah satunya adalah dalam penyalahgunaan Deepfake yang menjadi bagian dari artificial intelligence. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif dengan sumber data utama yakni bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta buku referensi dan jurnal. Hasil Penelitian menyatakan bahwa ketidakjelasan regulasi dapat menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, sementara proses penegakan hukum terhambat oleh minimnya pedoman yang jelas,  alat yang memadai serta sumber daya manusianya. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan sistematis untuk memperbaharui kerangka hukum serta diperlukannya kolaborasi lintas sektor.
ISSN:2548-7671
2548-768X