RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Desa dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD, masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Flaviani Claudia Tania Lazar, Frans Bapa Tokan, Eusabius Separera Niron
Format: Article
Language:English
Published: Universitas Pendidikan Nasional 2024-08-01
Series:Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial
Subjects:
Online Access:https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/5345
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
_version_ 1850192415854428160
author Flaviani Claudia Tania Lazar
Frans Bapa Tokan
Eusabius Separera Niron
author_facet Flaviani Claudia Tania Lazar
Frans Bapa Tokan
Eusabius Separera Niron
author_sort Flaviani Claudia Tania Lazar
collection DOAJ
description Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Desa dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD, masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa merupakan jaringan relasi yang dinamis dan kompleks. Kepala Desa memiliki otoritas formal yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan pengesahan RAPBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan, budaya gotong royong yang mulai pudar, dan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas anggota BPD serta implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta perbaikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan.
format Article
id doaj-art-18d019fed6b84718b6946c0889506b4e
institution OA Journals
issn 2597-3657
2581-2424
language English
publishDate 2024-08-01
publisher Universitas Pendidikan Nasional
record_format Article
series Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial
spelling doaj-art-18d019fed6b84718b6946c0889506b4e2025-08-20T02:14:34ZengUniversitas Pendidikan NasionalJurnal Ilmiah Dinamika Sosial2597-36572581-24242024-08-018221923910.38043/jids.v8i2.53454607RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWAFlaviani Claudia Tania Lazar0Frans Bapa Tokan1Eusabius Separera Niron2Universitas Katolik Widya MandiraUniversitas Katolik Widya MandiraUniversitas Katolik Widya MandiraPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Desa dalam hal ini yakni Kepala Desa dan BPD, masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa dengan menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan bagaimana hal ini mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lamabelawa merupakan jaringan relasi yang dinamis dan kompleks. Kepala Desa memiliki otoritas formal yang kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran desa, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan pengesahan RAPBDes. Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih terbatas, disebabkan oleh keterbatasan kesempatan, budaya gotong royong yang mulai pudar, dan rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Temuan ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan penguatan kapasitas anggota BPD serta implementasi mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta perbaikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efisiensi pengelolaan keuangan desa di masa depan.https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/5345kuasakeuanganpemerintah desamasyarakat
spellingShingle Flaviani Claudia Tania Lazar
Frans Bapa Tokan
Eusabius Separera Niron
RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial
kuasa
keuangan
pemerintah desa
masyarakat
title RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
title_full RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
title_fullStr RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
title_full_unstemmed RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
title_short RELASI KUASA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAMABELAWA
title_sort relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa
topic kuasa
keuangan
pemerintah desa
masyarakat
url https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/5345
work_keys_str_mv AT flavianiclaudiatanialazar relasikuasapemerintahdesadanmasyarakatdalampengelolaankeuangandesadidesalamabelawa
AT fransbapatokan relasikuasapemerintahdesadanmasyarakatdalampengelolaankeuangandesadidesalamabelawa
AT eusabiussepareraniron relasikuasapemerintahdesadanmasyarakatdalampengelolaankeuangandesadidesalamabelawa