PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA
Tulisan ini mengkaji overcrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hu...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Indonesian |
| Published: |
University of Diponegoro, Faculty of Law
2024-12-01
|
| Series: | Masalah-Masalah Hukum |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58669 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1849723520637992960 |
|---|---|
| author | Hamja Hamja |
| author_facet | Hamja Hamja |
| author_sort | Hamja Hamja |
| collection | DOAJ |
| description | Tulisan ini mengkaji overcrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian doktriner, dengan studi kepustakaan dan perbandingan sejumlah negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan dasar penentuan penyebab dari covercrowding. Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih berkontribusi secara aktif terhadap overcrowding dengan diberlakukannya masa tahanan yang panjang sebelum proses peradilan, jumlah aturan perundang-undangan yang mengedepankan fungsi punitif dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dibandingkan dengan fungsi rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah transformasi hukum dan penerapan alternatif pidana tanpa kurungan, sebagai solusi jangka panjang mengatasi overcrowding di Indonesia. |
| format | Article |
| id | doaj-art-08397258f2054a8db34553eeec585268 |
| institution | DOAJ |
| issn | 2086-2695 2527-4716 |
| language | Indonesian |
| publishDate | 2024-12-01 |
| publisher | University of Diponegoro, Faculty of Law |
| record_format | Article |
| series | Masalah-Masalah Hukum |
| spelling | doaj-art-08397258f2054a8db34553eeec5852682025-08-20T03:11:01ZindUniversity of Diponegoro, Faculty of LawMasalah-Masalah Hukum2086-26952527-47162024-12-0153326927810.14710/mmh.53.3.2024.269-27825089PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIAHamja Hamja0Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Indramayu, IndonesiaTulisan ini mengkaji overcrowding sebagai permasalahan utama yang dihadapi mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan overcrowding merupakan persoalan hilir yang tidak dapat diselesaikan secara parsial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang komprehensif tentang politik dan kebijakan hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian doktriner, dengan studi kepustakaan dan perbandingan sejumlah negara dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk dijadikan dasar penentuan penyebab dari covercrowding. Hasil penelitian menunjukkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia masih berkontribusi secara aktif terhadap overcrowding dengan diberlakukannya masa tahanan yang panjang sebelum proses peradilan, jumlah aturan perundang-undangan yang mengedepankan fungsi punitif dengan menerapkan sanksi pidana kurungan dibandingkan dengan fungsi rehabilitatif. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah transformasi hukum dan penerapan alternatif pidana tanpa kurungan, sebagai solusi jangka panjang mengatasi overcrowding di Indonesia.https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58669politik hukumkebijakan hukumlembaga pemasyarakatanovercrowding |
| spellingShingle | Hamja Hamja PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Masalah-Masalah Hukum politik hukum kebijakan hukum lembaga pemasyarakatan overcrowding |
| title | PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA |
| title_full | PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA |
| title_fullStr | PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA |
| title_full_unstemmed | PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA |
| title_short | PEMBARUAN KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI FAKTOR PENYEBAB OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA |
| title_sort | pembaruan kebijakan pemidanaan dalam rangka mengatasi faktor penyebab overcrowding lembaga pemasyarakatan di indonesia |
| topic | politik hukum kebijakan hukum lembaga pemasyarakatan overcrowding |
| url | https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/58669 |
| work_keys_str_mv | AT hamjahamja pembaruankebijakanpemidanaandalamrangkamengatasifaktorpenyebabovercrowdinglembagapemasyarakatandiindonesia |